Proses
penerimaan calon pegawai negeri sipil "CPNS" di
Pemkab Wajo,
Sulawesi Selatan, tercoreng. Beredar isu bahwa sejumlah CPNS sudah dipastikan lulus CPNS sebelum pengumuman. Rumor beredar, sejumlah
formasi CPNS sudah di booking
oknum pejabat di Pemkab Wajo. Namun, isu itu dibantah.
Seperti dilansir Fajar (Grup JPNN), Jumat (17/12), formasi Penyusunan Program Evaluasi yang kuotanya hanya 3 orang, misalnya, sudah habis dibagi para pejabat. Bahkan, formasi analisis jabatan dan perencanaan ekonomi pembangunan juga sudah dibooking.
Bagi mereka yang sudah dipastikan lulus itu diwajibkan menyetor sejumlah uang yang disepakati dua hari sebelum pengumuman. Jika tidak, namanya akan dicoret dan diganti dengan nama lain.
Hal tersebut dibeberkan anggota
Badan Pekerja Wajo Anti Corruption Committee (WACC), Muhammad Sabri. Berdasarkan hasil temuannya, WACC mencatat sedikitnya ada 180 jatah yang sudah dipesan sebelumnya oleh oknum pejabat di lingkup Pemkab.
"Para CPNS ditawarkan membayar sejumlah uang mulai Rp40 juta hingga Rp60 juta ketika ingin diluluskan. Jelas ada orang dalam di
BKDD yang terlibat," ujarnya.
Indikasi ini sangat kuat. Praktik pesanan pada penerimaan CPNS kali ini, antara lain, para peserta
ujian CPNS bebas membawa HP ke ruang ujian dan pengawas tidak menggeledah peserta.
Sementara itu,
Sekretaris BKDD, Amiruddin yang selama ini proaktif mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan proses seleksi CPNS membantah hal tersebut.
Menurut dia, semua skoring ditentukan
Universitas Indonesia (UI) dan tidak bisa utak-atik. Sebab, lanjut dia, bagaimanapun hasilnya, itu adalah murni hasil pemeriksaan dari
UI.
"Tidak ada seperti itu, dan tidak bisa juga dikomentari hal-hal seperti itu, karena skoring ditentukan UI.
InsyaAllah bisa
digaransi tidak ada sistem jatah seperti itu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKDD Kabupaten Wajo, Andi Safri Modding yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu tentang informasi tersebut.
"Saya belum tahu informai itu, saya justru berterima kasih kepada teman-teman pers atas informasinya dan saya akan telusuri itu. Karena ini merugikan orang banyak. Kalau memang terbukti itu akan kami tindak," tandasnya. (
harapan putra)
Tulisan Terkait